Serikat Taman Pustaka Gelar Diskusi Reset Indonesia, Soal Ketimpangan Kuasa hingga Ruang Demokrasi

YOGYAKARTA — Kegiatan membaca buku tak lagi sekadar menyerap gagasan di atas kertas. Lebih dari itu, aktivitas ini bisa menjadi pintu untuk menakar ulang berbagai persoalan bangsa secara lebih tajam. Semangat semacam inilah yang terasa dalam acara Apresiasi dan Diskusi Buku Reset Indonesia karya Farid Gaban dan kawan-kawan, yang diselenggarakan oleh Serikat Taman Pustaka di bawah Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Acara berlangsung di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan KH Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pada Rabu (26/8/2026). Sekitar 60 peserta hadir, berasal dari berbagai organisasi otonom Muhammadiyah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), hingga pustakawan sekolah se-DIY.

Wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah, Widiyastuti, membuka jalannya diskusi. Ia menilai forum ini penting sebagai ruang untuk membaca sekaligus merenungkan kondisi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, buku Reset Indonesia bisa dibaca sebagai bentuk kesaksian intelektual atas berbagai persoalan bangsa, sekaligus membuka jalan dialog tentang ke mana arah perubahan seharusnya menuju. Semangat ini, katanya, sejalan dengan komitmen Muhammadiyah dalam mendorong kehidupan masyarakat dan bangsa yang terus maju.

Tiga pembicara dihadirkan dalam diskusi tersebut: Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) DIY Indra Suryanto, antropolog lingkungan Yayum Kumai, serta Ketua Serikat Taman Pustaka David Efendi. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, turut hadir di tengah jalannya acara dan menyampaikan apresiasinya atas terbitnya buku tersebut beserta forum diskusi yang menyertainya.

Farid Gaban bersama Yusuf Priambodo memaparkan bahwa Reset Indonesia lahir sebagai catatan kritis atas berbagai persoalan yang dinilai kian membebani kehidupan rakyat. Gagasan “reset” yang diusung buku ini, jelas keduanya, bukan sekadar perubahan kosmetik, melainkan ajakan untuk menelaah ulang sistem dan kebijakan dari akarnya.

Buku ini mengangkat lima persoalan besar yang saling terkait:

1. Persoalan bersifat sistemik. Kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan, korupsi, dan buruknya layanan publik bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan berakar pada cara kekuasaan dan sistem ekonomi dikelola.
2. Pembangunan yang masih eksploitatif. Hutan, tambang, laut, dan tanah kerap diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata, sementara masyarakat lokal dan lingkungan menanggung dampaknya.
3. Kritik atas praktik demokrasi elektoral. Demokrasi dipertanyakan ketika kekuasaan politik masih terlalu erat berkelindan dengan kepentingan ekonomi, partai, oligarki, dan elite.
4. Persoalan sentralisasi. Buku ini membuka wacana desentralisasi, bahkan federalisme, sebagai opsi tata kelola negara yang lebih sesuai dengan keragaman wilayah Indonesia.
5. Penguatan ekonomi rakyat. Ekonomi berbasis masyarakat dan koperasi mendapat sorotan khusus, termasuk pemikiran ekonomi Bung Hatta yang dipandang relevan sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi daerah dan warga.

Sementara itu, David Effendi dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah turut memberikan catatan dalam diskusi ini. “Tim ID yang baru ini sebetulnya adalah DPR-MPR bayangan secara politik kewargaan,” ujarnya.

Ia menilai forum semacam ini menyuarakan pihak yang selama ini bisu, sekaligus menggerakkan harapan di tengah ketakutan dan risiko — pertarungan antara politics of fear dan politics of hope. David juga mengajak melihat bagaimana Muhammadiyah bisa selaras dengan agenda Reset Indonesia.

“Problemnya adalah ketimpangan kuasa, dan ketimpangan itu merembet ke ketimpangan segala sesuatu,” tegasnya. Ia menutup dengan nada kritis, “Dikasih masalah, diminta solusi. Giliran dikasih solusi, diskusinya malah dibubarkan.”

Sumber Informasi & Rujukan LHKP

Kunjungi Sumber Asli