MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pentingnya masyarakat memahami arsitektur dan bangunan dasar Muhammadiyah secara utuh. Hal ini menurutnya karena kekuatan Muhammadiyah sejak dilahirkan pada tahun 1912 terletak pada pondasi yang kokoh sebagai gerakan Islam (Al-Haraqah Al-Islamiyah) yang tidak hanya solid, tapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Haedar dalam acara Baitul Arqam Dosen Tetap Non-Strukturan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2026 yang digelar di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory pada Senin (12/10).

Haedar menjelaskan bahwa bangunan dasar Muhammadiyah ditopang oleh tiga poin utama. Pertama, paham agama, kedua ideologi, dan yang ketiga sistem organisasi dan berbagai aspeknya.

“Dan bagaimana arsitektur dan bangunan Muhammadiyah ke depan kita dapat transformasikan menjadi lebih unggul, menjadi lebih maju atau berkemajuan dan tidak kalah pentingnya sebagai identitas yang berdampak signifikan bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan semesta,” jelas Haedar.

Melanjutkan pemaparannya, Haedar menengok sejarah panjang Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan. Ia menjelaskan bahwa gerakan pembaruan (tajdid) yang diinisiasi oleh Kiai Dahlan tidak terbatas pada pemurnian ajaran agama, tetapi juga mencakup upaya membangun kehidupan umat dan masyarakat secara lebih luas.

Hal itu diwujudkan melalui pengembangan pendidikan, gerakan sosial yang berpijak pada teologi Al-Ma’un, serta pembentukan alam pikiran yang merdeka. Dalam pandangan ini, akal memiliki peran penting dalam memahami agama dan kehidupan, selama digunakan secara jernih serta selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, Haedar kemudian merujuk pada pandangan Prof. Mukti Ali mengenai dua ciri utama yang membedakan pembaruan Muhammadiyah dari gerakan pembaruan lainnya di dunia.

“Pertama, Muhammadiyah mendirikan pranata-pranata sosial modern atau institusi-institusi modern seperti pendidikan, kesehatan, sosial. Yang kedua adalah lahirnya gerakan perempuan Aisyiyah di tahun 1917 sebagai pelopor emansipasi yang berbingkai Islam, bukan emansipasi liberal atau sekuler yang menerabas batasan-batasan,” ungkapnya.

Dua hal tersebut menunjukkan bahwa pembaruan Muhammadiyah tidak berhenti pada wacana keagamaan, tetapi diwujudkan melalui institusi dan gerakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat. Islam, dalam perspektif Muhammadiyah, juga tidak hanya dipahami melalui pelaksanaan ritual keagamaan semata, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun peradaban yang mencakup berbagai dimensi kehidupan.

Berangkat dari pemahaman itu, Haedar menyoroti persoalan sebagian umat Islam kontemporer yang dinilai belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara ajaran agama dan bangunan besar peradaban Islam. Pemahaman keagamaan yang terpisah dari persoalan kehidupan berisiko membuat umat kehilangan perspektif dalam merespons berbagai tantangan zaman.

Karena itu, Muhammadiyah berkomitmen terus menggunakan pendekatan utama yakni bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani bertumpu pada pemahaman terhadap teks dan sumber ajaran Islam, burhani mengedepankan penalaran rasional serta pembuktian ilmiah, sedangkan irfani menekankan penghayatan spiritual dan kejernihan batin.

Ketiganya perlu ditempatkan dengan saling melengkapi agar pemahaman Islam tidak berhenti pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan pertimbangan rasional, pengalaman spiritual, dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi besar dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi harus senantiasa berpegang pada prinsip wasathiyah atau moderasi. Warga Muhammadiyah diharapkan mampu mengambil posisi tengahan dan tidak terjebak pada sikap ekstrem ke kanan maupun ke kiri.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan sepuluh sifat Kepribadian Muhammadiyah yang dirumuskan pada 1962. Kepribadian ini menjadi pedoman bagi warga dan kader dalam menjalankan gerakan, di antaranya mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan, mempererat persaudaraan (ukhuwah), berlapang dada, serta menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan kemasyarakatan, bukan partai politik atau gerakan politik praktis.

Muhammadiyah juga menekankan untuk senantiasa bersikap adil dan korektif dalam menyikapi berbagai persoalan. Sikap kritis, kata Haedar, juga diperlukan untuk memperbaiki keadaan, tetapi harus dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

“Adil itu apa? Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya,” jelas Haedar.

Di akhir Haedar menyampaikan kepada seluruh warga dan kader Muhammadiyah agar menjalankan aktivitas persyarikatan dengan hati yang lapang dan penuh kegembiraan. Baginya, berorganisasi bukan semata-mata tentang menjalankan tugas dan tanggung jawab, melainkan juga tentang bagaimana setiap insan merasakan makna dan kebahagiaan dalam perjuangan yang dijalani.

“Jangan sampai di dalam Muhammadiyah tapi hati merasa resah. Kan rugi. Jadi bermuhammadiyah harus nikmat, gembira, dan senang,” pungkas Haedar. (Bhisma)

Sumber Informasi & Rujukan muhammadiyah.or.id
Kunjungi Sumber Asli
Bagikan Berita Ini:

Komentar & Diskusi Pembaca

Memuat tanggapan pembaca...