LHKP dan PDPM Karanganyar Gelar Bedah Buku #Reset Indonesia

KARANGANYAR — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Karanganyar dan komunitas Jaga Lawu menggelar diskusi dan bedah buku #Reset Indonesia: Gagasan tentang Indonesia Baru di Masjid Al Mukarromah, Karanganyar, Selasa (11/8/2026) malam. Kegiatan ini menghadirkan langsung dua penulis buku, Farid Gaban dan Dandhy Dwi Laksono, bersama Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah David Effendi sebagai pembicara.

Mengusung tema “Reset Indonesia: Menata Ulang Arah Bangsa melalui Gagasan, Kolaborasi, dan Kepemimpinan Baru”, forum ini dirancang sebagai ruang dialog produktif antara penulis dan publik untuk membedah persoalan mendasar bangsa, sekaligus menumbuhkan semangat berpikir kritis dan optimisme di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Pembahasan dalam forum mencakup lima pokok materi: urgensi Indonesia “di-reset”, krisis multidimensi yang dihadapi bangsa, gagasan Indonesia baru, peran generasi muda, hingga refleksi dan komitmen aksi nyata.

Masjid Al Mukarromah dikenal aktif menyelenggarakan forum-forum diskusi publik, termasuk sebelumnya menggelar pemutaran film documenter “Pesta Babi”. Kegiatan ini menegaskan peran masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga ruang dialog publik yang membahas isu sosial, kebijakan negara, penegakan hukum, dan berbagai persoalan keadilan yang dihadapi masyarakat—selaras dengan semangat dakwah pencerahan yang diusung Muhammadiyah.

Kegelisahan Generasi Muda atas Ketimpangan Pembangunan

Keresahan generasi muda terhadap arah pembangunan Indonesia, terutama terkait sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), food estate, deforestasi berskala masif, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, serta konflik agraria di berbagai daerah.

Dandhy Dwi Laksono, salah satu penulis buku, menegaskan bahwa Transisi Energi Harus Berkeadilan, kebutuhan energi terbarukan tidak boleh mengorbankan masyarakat yang justru memiliki jejak karbon rendah. “Kita justru harus mengubah lanskap nasional kebijakan energi yang besar dan tidak mengorbankan satu komunitas, dua komunitas atas nama energi terbarukan,” ujarnya.

David Effendi menyampaikan sejumlah data untuk menggambarkan skala persoalan lingkungan di Indonesia. Berdasarkan data Global Forest Watch, Sumatra Utara kehilangan sekitar 1,6 juta hektare tutupan pohon sepanjang 2001–2024, dengan 84 persen di antaranya terkait erat dengan aktivitas ekstraksi sumber daya alam berskala besar. Ia menegaskan bahwa deforestasi tidak hanya terjadi akibat konversi hutan untuk lahan pertanian, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan perkebunan skala besar maupun kecil. Ini merupakan pergeseran beban dan risiko, dari utara ke selatan, dari kaya ke miskin, dari pejabat ke rakyat,”. Ia menambahkan, daerah-daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor pertambangan justru cenderung memiliki kinerja pembangunan berkelanjutan yang rendah merupakan sebuah pola yang menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat.

Refleksi Kritis: Posisi Muhammadiyah di Tengah Industri Ekstraktif

Muhammadiyah sendiri di tengah pusaran industri ekstraktif, melalui pertanyaan reflektif: apakah Muhammadiyah berisiko menjadi bagian dari masalah jika terlibat dalam pengelolaan tambang tanpa tata kelola hukum dan etika lingkungan yang ketat. David Effendi menegaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu berarti lebih baik apabila terus memproduksi risiko sistemik yang membebani kelompok rentan.

Meski demikian, beliau menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat memiliki peran penting merespons berbagai ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat, dan akan terus hadir bersama rakyat Indonesia melalui berbagai program dan inovasi yang berorientasi pada kemaslahatan umat, sejalan dengan semangat pembangunan yang memihak mustadafin (kelompok lemah dan tertindas).

Sejumlah rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah kepada pemerintah, mencakup empat bidang utama:

Hukum dan Politik yang Berkeadilan — mendorong Presiden mengkaji ulang secara komprehensif sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak pada hak masyarakat dan lingkungan, seperti Rempang Eco City, Bendungan Bener Purworejo, dan Pantai Indah Kapuk 1 & 2; mendukung penerbitan Perppu pengembalian kewenangan KPK; serta mendorong pengesahan UU Perampasan Aset dan penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan.

Kemakmuran untuk Semua — mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di kawasan 3T (terdepan, tertinggal, terjauh), termasuk percepatan pengentasan stunting dan gizi buruk.

Lingkungan dan Sumber Daya Alam — mendorong pelibatan masyarakat sipil, kelompok perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan tata kelola air, hutan, dan sumber daya alam, serta dukungan pembiayaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang inklusif dan transisi energi yang benar-benar berkeadilan bagi kelompok masyarakat kecil.

Keadilan Ekonomi — mendorong afirmasi pajak bagi organisasi sosial-kemasyarakatan, evaluasi berbasis bukti atas pelaksanaan UU Cipta Kerja, serta penerapan pajak progresif bagi korporasi besar, bukan bagi lembaga pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan UMKM.

David Effendi kepada seluruh peserta, khususnya generasi muda, untuk menjadikan buku #Reset Indonesia sebagai bahan bacaan wajib dalam membangun budaya berpikir kritis. Melalui kolaborasi antara LHKP PP Muhammadiyah, PDPM Karanganyar, dan Jaga Lawu, kegiatan ini menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk terus hadir di tengah masyarakat—menjadikan masjid sebagai ruang literasi dan produksi wacana publik, sekaligus mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal arah pembangunan bangsa menuju Indonesia yang lebih adil, demokratis, sejahtera, dan berkelanjutan.

Sumber Informasi & Rujukan LHKP

Kunjungi Sumber Asli