Jayapura, UM Papua — Universitas Muhammadiyah Papua (UM Papua) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua memperkuat kemitraan dalam bidang pendidikan politik, demokrasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengawasan pemilu partisipatif melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pada Senin (10/8/2026), bertempat di Ruang A, Universitas Muhammadiyah Papua. Penandatanganan dilakukan oleh Rektor, Dr. Rustamadji, M.Si. dari UM Papua dan Ketua, Hardin Halidin, S.H. dari Bawaslu Provinsi Papua.
Penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah dibangun sebelumnya antara UM Papua dan Bawaslu Provinsi Papua. Kerja sama ini diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.
Wakil Rektor I UM Papua, Dr. Indah Sulistiani, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari keterbukaan UM Papua dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Universitas Muhammadiyah Papua sangat membuka diri untuk bermitra, baik dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dunia usaha dan industri. Tujuannya adalah sebagai proses pembelajaran penelitian dan pengabdian masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dr. Indah, kerja sama dengan Bawaslu menjadi penting karena pengawasan pemilu membutuhkan partisipasi dan peran masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok usia produktif dan memiliki pengetahuan dinilai memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu partisipatif.
“Mahasiswa sebagai kaum intelek, orang yang memiliki pengetahuan lebih tentu bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan juga mengedukasi masyarakat, selain mengedukasi diri sendiri dan juga bisa mengedukasi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa kerja sama UM Papua dan Bawaslu sebelumnya telah diwujudkan melalui KKN tematik, di mana mahasiswa turut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu. Ke depan, implementasi kerja sama akan terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan dalam Tridharma Perguruan Tinggi.
“Kerjasama kita implementasikan itu dalam Tridharma perguruan tinggi yang pada proses pembelajaran mata kuliah itu juga ada muatan tentang pemilu partisipatif,” ungkapnya.
Selain proses pembelajaran, implementasi kerja sama juga mencakup keterlibatan dosen sebagai pemateri dalam kegiatan Bawaslu, magang mahasiswa, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
“Terutama Tridharma ada juga yang menjadi pemateri, dosen menjadi pemateri pada kegiatan-kegiatan Bawaslu, terus ada magang mahasiswa, terus ada riset, ada pengabdian masyarakat,” ungkapnya.
Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya diharapkan memahami hak dan kewajiban politiknya, tetapi juga mampu menjadi penyampai informasi kepada masyarakat di lingkungan keluarga maupun daerah asalnya.
“Dengan adanya kerja sama ini salah satu upaya itu tadi meningkatkan kesadaran berpolitik,” tuturnya.
Dr. Indah menilai pendidikan politik penting bagi mahasiswa karena pemahaman yang baik mengenai politik dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.
“Pendidikan politik itu menjadi sangat penting sekali bagi mahasiswa kita karena ketidakpahaman tentang politik tentu mereka akan menjadi apa ya? Katakanlah akan kurang gitu ya berpartisipasi, tingkat partisipasinya menjadi lebih rendah gitu,” lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut awal dari PKS, UM Papua akan melibatkan Bawaslu Provinsi Papua dalam kegiatan pembekalan mahasiswa baru. Bawaslu akan menjadi narasumber untuk memberikan materi mengenai pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif.
“Karena kita laksanakan pada saat pembekalan mahasiswa baru, jadi di minggu depan ya gitu kita laksanakan ya. Jadi Bawaslu kita minta sebagai narasumber untuk memberikan materi tentang pendidikan politik dan pengawasan Pemilu partisipatif,” ujar Dr. Indah.
Ke depan, kemitraan antara UM Papua dan Bawaslu Provinsi Papua diharapkan terus dikembangkan, tidak hanya dalam kegiatan pendidikan politik, tetapi juga melalui penelitian, pembelajaran di kelas, dan berbagai kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak.
“Harapan ke depan ke kemitraan ini lebih ditingkatkan lagi di dalam ruang lingkup implementasi serta mungkin riset, mungkin juga pertukaran pembelajaran di kelas, jadi Bawaslu bisa menjadi narasumber untuk pembelajaran di kelas dan kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya memang menyesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak antara Bawaslu Papua dengan Universitas Muhammadiyah Papua,” jelasnya.
BACA JUGA
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, menjelaskan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya Bawaslu membangun dukungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu.
“Dalam konteks melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas pemilu itu membutuhkan dukungan dari banyak pihak, masyarakat, LSM dan salah satunya kampus,” ujarnya.
Menurut Hardin, perguruan tinggi memiliki potensi strategis karena memiliki mahasiswa sekaligus menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk memperkuat literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif di masyarakat.
Dalam PKS tersebut, terdapat sejumlah ruang lingkup kerja sama, di antaranya pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif, penelitian dan peningkatan keterampilan, pengabdian kepada masyarakat, serta literasi demokrasi.
Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong Bawaslu adalah pengembangan KKN tematik kepemiluan. Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan dapat terlibat langsung dalam memberikan edukasi sekaligus membantu menangani berbagai persoalan kepemiluan di masyarakat.
“Kami punya mimpi KKN itu dikembangkan menjadi KKN khusus kepemiluan. Banyak masalah di kampung-kampung yang kemudian harus kita tangani bersama,” jelasnya.
Selain KKN tematik, Bawaslu Provinsi Papua juga membuka peluang keterlibatan praktisi kepemiluan sebagai tenaga pengajar di kampus, khususnya untuk mata kuliah yang berkaitan dengan kepemiluan. Menurut Hardin, pengalaman praktis yang dimiliki penyelenggara pemilu dapat menjadi penguatan bagi proses pembelajaran di perguruan tinggi.
“Kami di Bawaslu itu kan praktisi kepemiluan karena kami (salah satu) penyelenggara Pemilu. Karena itu misalnya untuk mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan dengan kepemiluan, kami memiliki ilmunya, tetapi kami juga memiliki pengalamannya. Sehingga kalau kemudian kampus membutuhkan tenaga pengajar dari Bawaslu misalnya itu kami sangat siap,” ungkapnya.
Kerja sama juga diarahkan pada pengembangan literasi kepemiluan di Papua melalui kolaborasi data dan sumber daya akademik. Bawaslu memiliki data pengawasan pemilu yang dapat dikembangkan bersama dosen dan mahasiswa menjadi bahan literasi kepemiluan.
“Bawaslu punya data, data pengawasan pemilu. Nah, kalau 2 sumber daya ini disatukan, kampus kemudian menjadikan itu data-data kepemiluan yang ada di Bawaslu dan dijadikan buku, itu akan sangat baik untuk memperkaya literasi kepemiluan di Papua,” katanya.
Keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam mencegah hoaks, politik uang, politisasi SARA, dan berbagai bentuk pelanggaran pemilu lainnya.
“Yang kita harapkan dampak-dampak besarnya tentunya itu munculnya kesadaran publik yang bisa melahirkan proses pemilu berjalan baik, juga hasilnya itu memiliki integritas yang kuat,” tuturnya.
Dalam jangka pendek, Bawaslu Provinsi Papua akan melanjutkan pembahasan terkait konsep dan silabus KKN tematik kepemiluan serta berbagai bentuk kegiatan kolaboratif lainnya. Program selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan kedua lembaga.
Hardin menegaskan bahwa kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial penandatanganan PKS, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang memberikan dampak nyata.
“Harapan yang paling pasti adalah ini bukan hanya sekedar seremonial penandatanganan Perjanjian kerjasama yang sangat administratif itu sifatnya. Tapi betul-betul ini kita bisa implementasikan,” tegasnya.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus terjalin dan UM Papua dapat mengambil peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang baik dan berintegritas di Papua.
“Betul-betul kampus UM Papua bisa menjadi salah satu pionir dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang Baik,” pungkasnya.
Peliput, Penulis: Nurul
Foto: Dokumentasi UM Papua
Editor: Dewi
Masuk untuk Memberikan Tanggapan
Kolom diskusi dilindungi. Silakan masuk menggunakan akun Muhammadiyah ID Anda untuk menyampaikan aspirasi dan tanggapan secara santun & beretika.