Harga Pertalite: Antara Subsidi Dan Kontrol Sosial

Dunia global berada dalam bayang-bayang krisis energi. Namun, harga Pertalite masih ramah di saku, yakni sekitar Rp10.000 per liter, membuat para pembeli rela antre mengular di SPBU.

Pasca konflik USA-Iran, kini kawasan Timur Tengah yang merupakan lumbung minyak mentah kembali bergejolak akibat gempuran milisi Houthi ke Arab Saudi.

Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan harga BBM subsidi di Indonesia tidak akan mengalami kenaikan sampai akhir tahun 2026, meskipun harga minyak dunia berpotensi naik.

Masih ada kekhawatiran karena subsidi Pertalite sudah mencapai Rp26,4 triliun untuk APBN 2026. Saat ini, harga tersebut masih terjangkau bagi rakyat kecil untuk kepentingan mobilitas ekonomi.

Banyak persoalan yang terjadi bila harga BBM naik. Selain akan memicu demo, inflasi ekonomi juga otomatis tidak terelakkan.

Kenaikan BBM di negeri ini selalu identik dengan demo mahasiswa yang berujung pada keresahan sosial. Dampak ini membuat pemerintah cemas karena suhu politik dalam negeri rentan memanas.

Dalam situasi seperti ini, harus memperhitungkan berbagai risiko bila akan menaikkan harga BBM seperti Pertalite. Melihat fakta di lapangan, rakyat masih membutuhkan subsidi BBM untuk mobilitas ekonomi.

Jumlah kendaraan yang makin bertambah hingga mencapai ratusan juta unit membuat hampir setiap hari kendaraan melaju memadati jalan raya.

Pesatnya laju kendaraan ini juga diimbangi dengan investasi pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di sisi lain, efek sosial dari subsidi BBM adalah mobilisasi sosial yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Namun, guna menekan polusi akibat emisi gas buang, kini mulai mengalihkan penggunaan ke BBM nonsubsidi dengan varian oktan tinggi yang lebih ramah lingkungan.

Oleh karena itu, kebijakan pembatasan subsidi yang tepat sasaran—bukan sekadar menaikkan harga—menjadi kunci stabilitas ekonomi dan lingkungan ke depan.

Dilema Ketahanan Energi dan Jebakan Fiskal

Ketergantungan masyarakat pada Pertalite mencerminkan bahwa struktur ekonomi lapisan bawah dan menengah masih sangat rapuh terhadap guncangan harga energi.

Saat angka subsidi membengkak hingga menyentuh ratusan triliun rupiah, APBN yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan pengentasan kemiskinan justru tersandera oleh konsumsi energi fosil yang habis terbakar di jalan raya.

Persoalan ini menciptakan dilema fiskal bagi pemerintah. Di satu sisi, mempertahankan harga Pertalite di angka Rp10.000 per liter adalah bantalan sosial yang menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi.

Di sisi lain, membiarkan anggaran subsidi terus jebol di tengah ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah adalah tindakan yang tidak berkelanjutan bagi kesehatan finansial negara.

Meskipun pemerintah telah menetapkan batasan kuota dan kriteria bagi warga berdesil 1-9, pada realitasnya di lapangan celah kebocoran subsidi masih kerap terjadi.

Mobil-mobil pribadi dengan kapasitas mesin tertentu masih mengantre di jalur yang sama dengan sepeda motor para pekerja sektor informal.

Ketimpangan serapan subsidi inilah yang terus memicu perdebatan moral dan ekonomi: apakah adil jika anggaran negara yang bersumber dari pajak seluruh rakyat justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu?

Menghitung Ulang Cost Social dan Efek Domino

Jika pemerintah pada akhirnya terpaksa mengambil opsi menaikkan harga Pertalite untuk menyelamatkan APBN, kalkulasi terhadap social cost atau biaya sosial harus dilakukan secara cermat.

Kenaikan harga BBM bukan sekadar perubahan angka di papan pengumuman SPBU, melainkan pemicu efek domino yang langsung menyentuh urat nadi perekonomian domestik.

Komoditas pangan, biaya transportasi umum, hingga tarif logistik barang pokok akan langsung terkoreksi naik.

Bagi masyarakat rentan miskin, kenaikan harga kebutuhan pokok ini bisa menjadi tiket instan yang menyeret mereka ke bawah garis kemiskinan resmi.

Oleh karena itu, kebijakan pengalihan subsidi harus dibarengi dengan skema kompensasi yang matang dan langsung menyentuh sasaran.

Pengalaman saat pandemi Covid-19 membuktikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos) yang terintegrasi secara digital cukup efektif menjaga konsumsi rumah tangga miskin.

Jika harga Pertalite terpaksa disesuaikan, sebagian besar dari penghematan anggaran tersebut wajib dialokasikan kembali dalam bentuk bansos tunai, subsidi upah, hingga intervensi harga bahan pangan pokok.

Kebijakan ini bertindak sebagai jaring pengaman agar masyarakat bawah tetap memiliki daya hidup di tengah tekanan inflasi.

Di samping solusi jangka pendek berupa bantalan sosial, pemerintah juga harus mulai serius mempercepat agenda transisi energi jangka panjang.

Ketergantungan pada bahan bakar fosil harus dikurangi secara bertahap dengan memperkuat ekosistem transportasi publik yang murah, nyaman, dan ramah lingkungan di berbagai kota besar hingga daerah penyangga.

Insentif untuk adopsi kendaraan listrik (EV) serta pengembangan bahan bakar nabati (BBM dengan RON ramah lingkungan) harus diarahkan agar lebih inklusif dan terjangkau oleh masyarakat luas, bukan hanya menjadi komoditas gaya hidup kelas atas.

Pada akhirnya, mengelola subsidi BBM adalah seni menyeimbangkan antara realitas fiskal dan keadilan sosial.

Pemerintah tidak bisa hanya melihat angka-angka di atas kertas APBN, tetapi juga harus peka terhadap antrean panjang rakyat di SPBU dan asap dapur masyarakat kecil.

Melalui kalkulasi cost social yang presisi, pengawasan distribusi yang ketat berbasis data desil yang akurat, serta komunikasi publik yang transparan, kebijakan energi yang diambil diharapkan tidak memicu guncangan sosial, melainkan menjadi jembatan menuju ketahanan ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.***

Sumber Informasi & Rujukan PWMU.CO

Kunjungi Sumber Asli